Gerakan Jaga Pangan Jaga Masa Depan terus digalakkan di seluruh provinsi. Hal ini diupayakan untuk menjaga ketersediaan pangan secara merata di wilayah Indonesia. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Jawa Tengah digadang – gadang dapat berkontribusi dalam program ini. Untuk itu, perlu sinergi dari berbagai pihak, termasuk Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
Bertempat di Aula Serbaguna Gedung Grandhika Bakti Praja Semarang, Kementan menggelar Rapat Koordinais Pengawas Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Jateng (23/02). Rapat ini dihadiri oleh Inspektur Jenderal Jan S Maringka, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen beserta undangan dari BPKP, Kepolisian Daerah, Kejaksaan, Dinas Ketahanan Pangan, dan UPT Kementan wilayah Jawa Tengah.
Hal ini menegaskan komitmen Kementan dalam mendorong suksesnya program pembangunan pertanian.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan perlunya sinergi dan kolaborasi antar lembaga. Ia menjelakan langkah ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo mengenai tata kelola yang efektif serta mampu mendukung kesejahteraan petani di masa yang akan datang.
“Dalam mencapai tujuan ini, pengawasan menjadi sangat penting, itulah gunanya APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah). APIP itu harus diberi power yang kuat dan ujungnya ada di BPKP, di Polri dan di Kejaksaan. Karena itu dibutuhkan kebersamaan seperti ini” jelas Mentan Syahrul pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan yang lalu.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan kedaulatan pangan menjadi tujuan nasional yang perlu diupayakan bersama.
“Pertanian jadi salah satu sektor yang tidak terpengaruh di era pandemi Covid-19 dan itu wajib dijaga. BPPSDMP akan terus siapkan SDM yang profesional, mandiri dan berdaya saing tinggi untuk tingkatkan kinerja dan produktivitas” ujar Dedi.
Pada kesempatan berbeda, Inspektur Jenderal Jan S Maringka menyebutkan adalah tugasnya sebagai Inspektur Jenderal untuk melakukan inventarisasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengawasan terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan. Hal ini dalam upaya untuk mencapai kedaulatan pangan.
“Selain harus focus pada Program Strategis, Prioritas, dan Super Prioritas, kita perlu membangun sinergi APIP dan APH, mewujudkan pembangunan pertanian tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran, membangun sistem pelaporan yang terintegrasi, serta membangun kemitraan strategis” ungkap Maringka.
Hadir pada rakor, Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta – Magelang Bambang Sudarmanto yakin kedaulatan pangan akan dicapai dengan sinergi antar pihak. Dirinya mendukung penuh upaya Kementan untuk mewujudkan Lumbung Pangan Dunia 2045 melalui pembangunan SDM pertanian profesional, mandiri dan berdaya saing.(yog)
